Pjs Bupati Kutim: Pendanaan Kesehatan Adalah Prioritas Wajib, Tidak Bisa Ditawar

LININEWS, KUTAI TIMUR – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa sektor kesehatan adalah urusan wajib yang harus mendapatkan perhatian penuh dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia meminta TAPD untuk lebih serius dalam memastikan anggaran kesehatan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Yang namanya urusan wajib, TAPD harus lebih intens memikirkan pendanaan kesehatan. Ini sifatnya mandatori penuh, perintah langsung dari atas ke bawah,” ujar Agus dengan tegas, dalam rapat bersama pemangku kepentingan baru-baru ini.

Agus menekankan bahwa pengawasan anggaran oleh masyarakat, TAPD, dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim harus dilakukan secara ketat. Hal ini penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

“Anggaran harus transparan dan digunakan secara optimal. Kita harus pastikan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan fasilitas kesehatan untuk menjamin bahwa masyarakat Kutim dapat mengakses layanan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil.

Selain sektor kesehatan, Agus menegaskan bahwa program makan siang gratis juga merupakan prioritas mandatori yang harus direalisasikan. Program ini, menurut Agus, merupakan kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Program makan siang gratis adalah salah satu instruksi mandatori dari Presiden. Ini harus kita laksanakan, karena dampaknya sangat besar bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak kita,” ujarnya.

Dengan arahannya ini, Agus berharap pelayanan kesehatan di Kutai Timur dapat lebih maksimal dan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, TAPD, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas.

“Kesehatan bukan hanya soal angka di anggaran, tapi tentang nyawa dan kualitas hidup masyarakat. Kita harus berkomitmen penuh untuk memprioritaskan ini,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat sekaligus mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. (*)