Kutim Jadi Pelopor Pengangkatan Tenaga Honorer ke P3K Secara Menyeluruh

LININEWS, KUTAI TIMUR – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat sejarah dengan menjadi daerah pertama yang memberikan kesempatan penuh bagi seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang menyebut komitmen tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan tenaga kontrak di daerah.

“Hanya di Kutai Timur, semua tenaga kontrak diberi peluang penuh untuk menjadi P3K,” ungkap Ardiansyah dalam keterangannya. “Di beberapa daerah lain, dengan jumlah tenaga kontrak mencapai 12 ribu, formasi P3K yang dibuka hanya untuk 2 ribu orang. Artinya, ada 10 ribu tenaga honorer yang harus kehilangan pekerjaan.”

Langkah berani Pemkab Kutai Timur ini bukan tanpa persiapan. Sejak aturan P3K pertama kali diterbitkan, Pemkab telah mengambil sikap tegas untuk memastikan tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.

“Begitu regulasi P3K dikeluarkan, kami langsung menandatangani komitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer. Kami siap dari segi keuangan, karena seluruh gaji P3K akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Ardiansyah.

Kemampuan APBD Kutim menjadi faktor penting yang memungkinkan kebijakan ini direalisasikan. Dengan anggaran daerah yang cukup kuat, Pemkab optimistis seluruh tenaga kontrak bisa diangkat menjadi P3K.

Ardiansyah juga menjelaskan bahwa proses seleksi P3K di Kutim akan berlangsung transparan dan adil. Semua tenaga honorer memiliki peluang yang sama untuk lolos berdasarkan formasi yang tersedia.

“Tes seleksi akan dilakukan dengan standar yang jelas, dan kami pastikan seluruh tenaga honorer memiliki kesempatan yang setara,” tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi ribuan tenaga honorer di Kutim. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Kutai Timur dalam menjamin hak-hak pekerja kontrak yang selama ini berkontribusi besar bagi pelayanan publik di daerah.

Dengan kebijakan ini, Kutai Timur tak hanya menjadi pelopor, tetapi juga memberikan contoh nyata bagi daerah lain untuk memberdayakan tenaga honorer melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar keputusan, tetapi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para tenaga honorer selama bertahun-tahun,” tutup Ardiansyah penuh optimisme.

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pelayanan publik di Kutai Timur, sekaligus membuktikan bahwa dengan manajemen anggaran yang baik, kesejahteraan tenaga kerja dapat dijadikan prioritas utama. (*)