Ketua Komisi D DPRD Kutim : SiLPA Besar Tunda Kesejahteraan

LININEWS.ID KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengawasi setiap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui kepada awak media belum lama ini.

Ketua Komisi D DPRD Kutim yang membidangi kesejahteraan masyarakat itu memaparkan kesejahteraan masyarakat Kutim masih perlu untuk ditingkatkan. Dia menegaskan, setiap program Pemkab Kutim haruslah berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Yang punya program peningkatan kesejahteraan itu visi misi dari bupati. Itu semua kita dukung kearah sana, tidak boleh masing-masing dinas punya visi misi sendiri, bahkan Bupati mengacu kepada visi misi presiden dan nanti turunannya itu sambung menyambung,” ucap Yan Ipui di Kantor DPRD Kabupaten Kutim.

Meskipun telah banyak program yang dibuat pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, tapi masih banyak warga yang belum sejahtera. Untuk itu, dia menilai ada beberapa sektor yang harus dibenahi.

“Salah satu contoh anggaran kita ada tapi belum maksimal dipakai, dengan silpa kita yang masih besar kalau silpa kita besar itu akan menunda kesejahteraan,” ujarnya.

Menurut Yan Pembangunan infrastruktur juga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, bila infrastruktur memadai, maka aktivitas masyarakat juga dapat lebih mudah.

“Contohnya seperti ketika orang mengeluarkan hasil produksi kebun sawitnya dan itu jalannya sangat becek itu kan menghambat proses peningkatan kesejahteraan, uang ada tetapi tidak bisa pake secara maksimal. Inikan sebagian dari pada masukan-masukan yang kita berikan kepada pemerintah agar setiap tahun memperbaiki kinerja aparatur pemerintah kita secara menyeluruh,” lanjutnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga memaparkan, pihaknya tetap mencatat poin-poin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu kemudian dilaporkan ke Ketua DPRD untuk dikawal di bagian anggaran.

“Sebagai laporan saya serahkan kepada ketua DPRD yang akan mengawal lebih lanjut ke banggar, tetapi dengan rapat kerja itu sudah tertuang semua di dalam notulen rapat dan usulan prioritas OPD yang kami awasi dan setiap awal tahun kita selalu melakukan hal itu,” paparnya.

Meskipun demikian, Yan menganggap bila kualitas SDM tak memadai, anggaran sebesar apapun juga akan sia-sia. Sebab, dengan kapasitas SDM rendah akan menghambat kinerja Pemerintahan.

“Saya melihat hal ini lebih cenderung kepada kapasitas SDM kita atau kuantitas SDM kita di dinas-dinas terkait itu. Seperti yang kita tahu dibeberapa itu karena mereka tidak sempat membuat kontrak, ada juga karena keterbatasan personil yang mengelola. Hal ini yang saya lihat terjadi sehingga mepet,” tuturnya.

“Bahwa memang kemarin anggaran besar itu munculnya di perubahan, dana awal belum berjalan maksimal tetapi sudah datang lagi bahkan tahun ini akan terjadi lagi, ini sudah bulan Juli baru kita cek belum berjalan program pembangunan dan ini disebut kejadian berulang-ulang,” ujarnya.

Meskipun demikian, Yan masih optimis penyerapan anggaran di tahun ini akan maksimal. Dengan begitu, makin banyak infrastruktur dan program yang berjalan untuk kesejahteraan masyarakat. (*)